🛷 Pembangunan Pltu 2 Indramayu

Apalagi dalam waktu dekat akan dibangun PLTU 2. Secara otomatis, pembangunan PLTU 2 membuka peluang bisnis lainnya. IMY 488 (2) Indramayu 489 (1) Info Ciayumajakuning (5) Jalan Rusak (26) Jasa Antar Jemput (1) Jasa Pengiriman (2) Kabar Haji (2) KAI (2) Kecamatan Anjatan (10) SurveyBathimetri Progress 50% Dredging PLTU Indramayu. PT. BPPU ITS. Survey Topografi, Bathimetri dan Hidro-oceanografi Bangunan pengaman pantai Barus, Sumatera selatan. BBWS Sumatera. Survey Bathimetri Progress 50% Dredging PLTU Tuban. PT. BPPU ITS. Studi Kelayakan Rencana Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan Watu Ulo Jember Dalamkasus ini diduga telah terjadi penyelewengan dana dalam pembebasan lahan untuk pembangunan PLTU I Indramayu yang terjadi pada tahun 2004 lalu. Kala itu, panitia pengadaan tanah Indramayu hendak membebaskan lahan seluas 82 hektar yang rencananya akan dijadikan lokasi pembangunan PLTU di Desa Sumur Adem, Kecamatan Sukra, Sejumlahaktivis lingkungan melakukan aksi dengan memakai kostum karakter kartun Jepang di depan Kedutaan Besar Jepang, Jakarta, Senin (4/10/2021). Aksi tersebut dilakukan untuk menyerahkan petisi penolakan pendanaan Jepang untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Indramayu 2 yang ditandatangani oleh 10.002 orang Pengertianpembangkit listrik tenaga uap. Pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU adalah industri yang dimanfaatkan untuk pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik dalam skala massal dengan uap sebagai penggerak utamanya. Uap ini didapatkan panas pembakaran berbagai sumber bahan bakar, salah satu yang paling umum adalah batu bara. Indramayucoalfired power plant ijglobal yance diduga korupsi rp 41 miliar di proyek pltu sumur adem kompas 5 dec 2014 pembangunan pltu ii terganjal izin radar cirebon 27 jan 2014 pembangunan pltu ii indramayu tunggu amdal republika 4 dec Takmau lagi menambah penderitaan akibat Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batu Bara, warga dari Desa Mekarsari dan Patrol, Indramayu, menggelar aksi penolakan rencana pembangunan PLTU Indramayu Unit 2 2x1000 Megawatt (MW) pada Rabu (24/2/16) pagi ini di Kantor Kecamatan Patrol. Kemajuanpekerjaan PLTU Batang per 25 Februari 2018 telah mencapai 42,2%. Diperkirakan tanggal 30 Nopember 2020 proyek tersebut akan selesai. Tenaga kerja yang diserap dalam pembangunan PLTU Batang saat ini adalah 5.107 orang. Terdiri dari tenaga kerja Indonesia 4.968 orang (97,28%). Tenaga Asing 139 (2,72%). Untukproyek pembangunan PLTU Indramayu yang berkapasitas 3 x 330 MW ini, BNI bertindak sebagai lead sindikasi pembiayaan dengan total kredit sebesar Rp 1,27 triliun. Fasilitas kredit yang diberikan BNI sebesar Rp 343,69 miliar, sedangkan fasilitas dari anggota sindikasi lain, yaitu BCA sebesar Rp 309,74 miliar, Bank Mandiri sebesar Rp 309,74 INDRAMAYU- Rencana pembangunan PLTU II Indramayu yang berkapasitas 2 x 1.000 MW, di Desa Mekarsari, Kecamatan Partol dan Desa Sumuradem terus mendapatkan penolakan ratusan warga. Warga bahkan membuat surat ke beratan yang disampaikan langsung kepada Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Surat penolakan juga ditembuskan kepada ProyekProyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas serta Transrnisi Terkait sebagaimana telah diubah dengan PLTU Jawa 6 Jawa Barat 2 x 1.000 PLTU Indramayu Jawa Barat 1 x 1.000 PLTU Pangkalan Susu 3 dan 4 Sun"1atera Utara 2 x 200 PLTU Parit Baru Kalimantan Barat 2 x 50 Thisresearch was conducted using a qualitative method with a feminist perspective, and took place in Mekarsari Village, Patrol District, Indramayu Regency which became the site of PLTU 2 construction. subaltern groups, because of their position outside of social and political representation, this development will further marginalize them. 6Ah1W. JAKARTA – Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap PLTU Indramayu 2 bakal meleset dari target lantaran terbelit masalah hukum dan kini dalam proses peradilan. Sedianya pembangkit berkapasitas megawatt MW itu mulai beroperasi pada 2021 mendatang. Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN Bandung mencabut Surat Keputusan Izin Lingkungan pembangkit tersebut berdasarkan keputusan majelis hakim yang diketok pada 6 Desember 2017 kemarin. Hakim menilai proyek tersebut cacat prosedur dan substansi. Gugatan dilayangkan oleh warga Desa Mekarsari dan sekitarnya yang tergabung dalam Jaringan Tanpa Asap Batu Bara Indramayu JATAYU. Dalam gugatannya disebutkan Bupati tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin lingkungan. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Andy Noorsaman Sommeng mengatakan, secara hukum administrasi memang ada kesalahan dalam proses penerbitan izin. “Itu kan kesalahan. Dulu waktu minta izin, dia masih anggap izin di kabupaten. Tapi setelah 2014 ada UU 23/2014 semua berkaitan dengan energi dialihkan ke provinsi. Itu yang jadi titik kelemahan makanya kalah disitu,” kata Andy di Jakarta, akhir pekan lalu. Andy menuturkan proyek PLTU Indramayu 2 ini digarap oleh PT PLN Persero. PLN disebutnya akan melakukan langkah banding terkait putusan PTUN tersebut. Apalagi proyek pembangkit ini termasuk dalam Mega Proyek MW. Dengan adanya sengketa ini bisa membuat pengerjaan proyek tidak tepat waktu. “Seenggaknya meleset, [berapa lama mundurnya] pastinya tergantung nanti banding dulu. Kan [mengurus] perizinan paralel,” ujarnya. PLTU Indramayu 2 ini PLTU berlokasi di tiga desa, yakni Desa Sumur Adem di Kecamatan Sukra, serta Desa Mekar Sari dan Desa Patrol Baru di Kecamatan Patrol. Sosialisasi pembangunan sudah dimulai sejak 2015 dan setahun kemudian dilalukan peletakan batu pertama groundbreaking. Lebih lanjut Andy menegaskan terkatungnya proyek PLTU ini tidak membuat kondisi kelistrikan Jawa berkurang. Pasalnya sistem kelistrikan di Jawa masih ada margin 30%. PLTU Indramayu MW sedianya ditargetkan dapat selesai dan beroperasi pada 2021. Total dana investasi yang dibutuhkan mencapai US$ 4 miliar. Proyek tersebut didanai oleh Japan International Cooperation Agency JICA. Sumber Investor Daily Saksikan live streaming program-program BTV di sini 1/8Sejumlah warga dari Indramayu membawa poster saat menggelar aksi di depan Kedubes Jepang, Jakarta, Rabu 21/10/2020. Dalam aksinya, mereka menolak pembangunan PLTU 2 di Indramayu karena akan menyebabkan pencemaran udara dan rusaknya lahan pertanian. Fanani1/8Sejumlah warga dari Indramayu membawa poster saat menggelar aksi di depan Kedubes Jepang, Jakarta, Rabu 21/10/2020. Dalam aksinya, mereka menolak pembangunan PLTU 2 di Indramayu karena akan menyebabkan pencemaran udara dan rusaknya lahan pertanian. Fanani1/8Sejumlah warga dari Indramayu membawa poster saat menggelar aksi di depan Kedubes Jepang, Jakarta, Rabu 21/10/2020. Dalam aksinya, mereka menolak pembangunan PLTU 2 di Indramayu karena akan menyebabkan pencemaran udara dan rusaknya lahan pertanian. Fanani1/8Sejumlah warga dari Indramayu membawa poster saat menggelar aksi di depan Kedubes Jepang, Jakarta, Rabu 21/10/2020. Dalam aksinya, mereka menolak pembangunan PLTU 2 di Indramayu karena akan menyebabkan pencemaran udara dan rusaknya lahan pertanian. Fanani1/8Seorang warga dari Indramayu membawa poster saat menggelar aksi di depan Kedubes Jepang, Jakarta, Rabu 21/10/2020. Dalam aksinya, mereka menolak pembangunan PLTU 2 di Indramayu karena akan menyebabkan pencemaran udara dan rusaknya lahan pertanian. Fanani1/8Seorang warga dari Indramayu membawa poster saat menggelar aksi di depan Kedubes Jepang, Jakarta, Rabu 21/10/2020. Dalam aksinya, mereka menolak pembangunan PLTU 2 di Indramayu karena akan menyebabkan pencemaran udara dan rusaknya lahan pertanian. Fanani1/8Seorang warga dari Indramayu membawa poster saat menggelar aksi di depan Kedubes Jepang, Jakarta, Rabu 21/10/2020. Dalam aksinya, mereka menolak pembangunan PLTU 2 di Indramayu karena akan menyebabkan pencemaran udara dan rusaknya lahan pertanian. Fanani1/8Sejumlah warga dari Indramayu membawa poster saat menggelar aksi di depan Kedubes Jepang, Jakarta, Rabu 21/10/2020. Dalam aksinya, mereka menolak pembangunan PLTU 2 di Indramayu karena akan menyebabkan pencemaran udara dan rusaknya lahan pertanian. Fanani Demi Mempertahankan Lahan Pertanian dan Lingkungan, Warga Gugat Izin Lingkungan PLTU 2 Indramayu ! Bandung, 2 agustus 2017. Seratus orang perwakilan Petani, Nelayan dan masyarakat terdampak rencana ekspansi pembangunan PLTU 2 Indramayu berkapasitas 2 x 1000 MW yang menggusur lahan subur pertanian seluas 275,4 HA akan memenuhi ruang sidang Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN Bandung. Alasan masyarakat melakukan gugatan adalah potensi ancaman penurunan kualitas udara yang akan meningkatkan resiko kesehatan bagi mereka dan anak-anaknya serta masyarakat lain yang tinggal di sekitar lokasi. Selain itu, para penggugat merupakan tulang punggung keluarga yang kehilangan mata pencahariannya karena lahan garapan telah dijual oleh pemilik lahan untuk pembangunan PLTU Indramayu 2 x 1000 MW. Meskipun izin lingkungan PLTU 2 Indramayu sudah diterbitkan tahun 2015 lalu, pada fakatanya masyarakat baru mengetahui adanya izin lingkungan pada tanggal 12 juni 2017, setelah mereka mengirimkan surat ke Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu. Sebagai warga terdampak selama ini kami sama sekali tidak mendapatkan informasi maupun kesempatan partisipasi dalam terbitnya izin lingkungan tersebut, ujar Abdul Muin Koordinator aksi. Menurut Wahyudin Iwang staf advokasi WALHI Jawa Barat, Pencemaran laut dan udara akan bertambah setelah beroperasinya PLTu 1 Indramayu sejak tahun 2010 lalu. Berdasarkan hasil laporan pengelolaan dan pemantauan RKL-RPL periode 2010 – 2016 PLTU 1 Indramayu eksisting tercatat setidaknya 5 logam berat telah melampaui baku mutu air laut seperti seng, tembaga, cadmium dan 1 senyawa kimia seperti fenol. Hal ini menunjukan telah terjadi perubahan rona awal paska beroperasi PLTU 1 Indramayu, Sementara AMDAL PLTU 2 Indramayu disusun pada tahun 2010 sebelum beroperasinya PLTU 1 Indramayu, artinya AMDAL tersebut tidak dapat lagi digunakan karena tidak bisa mewakili kondisi rona awal saat ini. Selain itu, pada bagian menimbang terdapat peraturan perundangan yang sudah tidak berlaku tetapi masih digunakan misalnya, UU 7/2004 tentang sumberdaya air yang telah dibatalkan pada februari tahun 2015 dan PP 18/1999 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yangtelah digantikan dengan PP 101/2014 tentang hal yang sama, ini memperlihat kesan bahwa izin dikeluarkan tidak cermat dan asal sehingga cacat hukum, tambah wahyudin iwang. Seperti kita ketahui, umumnya pembangkit listrik PLTU Batubara membuang energi dua kali lipat dari energi yang dihasilkan. Setiap 1000 megawatt yang dihasilkan dari pembangkit listrik bertenaga batubara akan mengemisikan 5,6 juta ton CO2 per tahun. Produksi CO2 yang dihasilkan PLTU Batubara ditentukan oleh beberapa variable seperti jenis teknologi, jenis batubara dan lain lain. Kebijakan pemerintah disektor energi dengan membangun PLTU – PLTU baru bertentangan dengan komitmen pemerintah kita untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Tim advokasi hak atas keadilan ikilim, willy hanafi Direktur LBH Bandung mengatakan, banyak ditemukan kejanggalan dalam penerbitan izin lingkungan tersebut antara lain, Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor 660/ tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap PLTU Indramayu 2 X 1000 MW oleh PT. PLN Persero Unit Induk Pembangunan VIII di Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat tertanggal 26 Mei 2015 diterbitkan tidak berdasarkan Surat Kelayakan Lingkungan Hidup, melainkan berdasarkan surat kesepakatan komisi penilai AMDAL yang menyatakan bahwa AMDAL masih harus diperbaiki/disempurnakan. Sehingga jelas dokumen AMDAL belum dinyatakan layak lingkungan hidup karena masih harus diperbaiki/disempurnakan. Kedua, diduga cacat prosedural karena tidak melakukan pengikutsertaan masyarakat dalam proses permohonan dan penerbitan Objek Gugatan sebagaimana diatur di dalam PP 27 Tahun 2012 dan Permen LH 17 Tahun 2012. Ketiga, mengandung cacat hukum, kekeliruan dan penyalahgunaan dokumen dan/atau informasi, sehingga cacat substantive. AMDAL disusun pada tahun 2010 sementara izin lingkungan diterbitkan pada tahun 2015 hal ini menunjukan bahwa dokumen analisis lingkungan tidak valid dan tidak representative. Sidang pertama dengan agenda pembacaan gugatan ini rencananya akan dibacakan secara langsung didepan masyarakat terdampak. Mereka sengaja datang dari indramayu hanya ingin mendengarkan dan menyaksikan langsung proses persidangan tersebut. Mereka datang untuk menunjukan penolakan kuat dan ketidaksetujuan mereka atas rencana pemerintah membangun PLTU Batubara baru didaerahnya. Contact person Abdul Muin 0838-2322- 2906. Wahyudin Iwang 0812-1869-4471. Willy Hanafi 0821-1616-6814

pembangunan pltu 2 indramayu